FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

ATAS

RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum warahmatullahi wa babarakatuh

Alhamdulillah, atas ri’ayah serta ‘inayah dari Allah SWT, pada hari ini kita kembali dapat melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2009. Shalawat dan salam semoga Allah SWT limpahkan selalu kepada teladan kita, pemimpin terpercaya, Nabi Muhammad saw, beserta keluarganya, para shahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sidang Dewan yang kami hormati

Fraksi PKS kembali mengingatkan tentang kesucian bulan Ramadhan. Kami memohon kepada Pemerintah Daerah untuk menertibkan tempat-tempat yang disinyalir sebagai tempat ma’syiyat. Kami masih menerima keluhan dari masyarakat tentang masih beroperasinya cafe-cafe di malam hari. Tentu saja hal ini sangat menggangu kesucian dan kekhidmatan kaum muslimin dalam menunaikan Ibadah Ramdhan ini.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, khususnya Panitia anggaran diakhir masa jabatannya dan TAPD Eksekutif yang telah bekerja sekuat tenaga untuk membahas dan mengkaji Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2009, sehingga dapat selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pimpinan Rapat, hadirin dan undangan yang dirahmati Allah SWT,

Sebagaimana yang disampaikan oleh panitia anggaran bahwa pada perubahan APBD 2009, pendapatan daerah mengalami kenaikan dari Rp 1.030.615.420.247,00 menjadi Rp. 1.073984.685.056,00 atau naik sebesar Rp. 43.369.264.809,00,- Dimana kenaikan ini berasal dari pendapatan RSUD Rp. 5.660.908.356,00. Bagi hasil pajak/bukan pajak (BPHTB dan Panas Bumi) sebesar Rp. 2.200.000.000,00, Bagi hasil Pajak Provinsi sebesar Rp. 1.400.000.000,00 dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 33.892.785.000,00.

Begitu juga dari aspek belanja setelah pembahasan mengalami kenaikan sebesar Rp. 43.066.256.453,00 dari Rp 1.045.615.420.247,00 sebelum pembahasan menjadi Rp 1.088.681.676.700,00 setelah pembahasan. Dimana anggaran ini diarahkan untuk belanja pegawai, bantuan sosial, dan bantuan Gubernur untuk Dinas Pendidikan.

Bila melihat dari apa yang disampaikan Panggar pada laporan panitia anggaran bahwa telah terjadi kenaikan baik dari aspek pendapatan maupun belanja. Oleh karena itu FPKS menghaturkan terima kasih dan memberikan apresiasi khususnya kepada panitia anggaran yang telah mampu mendongkrak sumber-sumber pendapatan sehingga bisa menambah belanja untuk kegiatan pembangunan di Kabupaten Subang.

Hadirin Sidang Dewan yang berbahagia,

Selanjutnya kami sampaikan beberapa catatan strategis terkait dengan rencana Penetapan Raperda tentang Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 :

1. Berdasarkan pengalaman selama kurun waktu lima tahun terakhir ini, pembahasan APBD sering mengalami keterlambatan, proses pembahasan pun terkesan terburu-buru, Penggalian potensi PAD kurang optimal, analisa akan belanja baik langsung maupun tidak langsung kurang mendalam, akibatnya produk APBD tidak memuaskan semua pihak. Idealnya sebelum APBD ini dibahas oleh Panitia Anggaran terlebih dahulu dikaji oleh komisi-komisi dengan SKPD terkait yang hasil pembahasannya disampaikan ke Panitia Anggaran sebagai masukan komisi. Namun karena keterbatasan waktu yang tersedia hal ini tidak pernah dilakukan. Oleh karena itu FPKS mengusulkan agar kedepan penyampaian Nota Pengantar APBD ini disampaikan ke DPRD sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pembahasan APBD.
2. Sehubungan dengan masih tingginya prosentase belanja tidak langsung khususnya belanja pegawai dibanding dengan belanja langsung, FPKS mengusulkan agar Pemerintah Daerah segera melakukan evaluasi serta menginventarisir kembali pegawai yang ada dilingkungan Pemda Kabupaten Subang, jangan sampai terjadi over load pegawai sedangkan volume pekerjaan yang harus dilakukan sangat minim. Akibatnya Pemerintah Daerah punya beban anggaran pegawai yang sangat besar dengan produk kerja yang sangat minim pada akhirnya akan mengorbankan kepentingan masyarakat. Begitu juga dalam merekrut PNS baru, harus betul-betul didasarkan pada kebutuhan riil sesuai dengan bidang garapannya, sehingga akan jelas profesi mana saja yang masih dibutuhkan oleh Kabupaten Subang. Begitu juga upaya-upaya menggali potensi dari dana perimbangan baik DAU, DAK maupun Dana Dekon dari propinsi harus terus dilakukan terlebih PAD Kabupaten Subang masih sangat jauh dibanding dengan APBD secara keseluruhan.
3. Terkait dengan bantuan penyediaan biaya operasional sekolah dari propinsi dengan nilai 20 milyar lebih, FPKS menghimbau agar anggaran tersebut segera dicairkan setelah semua persyaratan administrasi selesai, karena anggaran tersebut sudah cukup lama ditunggu oleh seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Subang.
4. FPKS sangat menyayangkan dengan adanya luncuran Bantuan Gubernur Bidang Kesehatan yang nilainya mencapai Rp. 796 juta lebih yang baru diakomodir pada perubahan anggaran ini. Kenapa tidak masuk pada anggaran murni tahun 2009. Padahal anggaran tersebut sangat dbutuhkan oleh masyarakat terutama masyarakat miskin apalagi di dalamnya terdapat anggaran untuk penanganan gizi buruk. Oleh karena itu FPKS menghimbau agar koordinasi antara SKPD dengan TAPD harus lebih ditingkatkan lagi, jangan sampai akibat miskomunikasi masyarakat dirugikan.
5. Sebagaimana dilaporkan oleh pihak eksekutif dalam pembahasan di Panitia Anggaran bahwa capaian PBB Kabupaten Subang masih sangat rendah, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus melakukan terobosan-terobosan yang lebih efektif, sehingga dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama ini, PBB bisa mencapai target sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Berdasarkan hasil kajian kami terhadap Nota Pengantar Bupati dan Laporan Panitia Anggaran DPRD atas Raperda Perubahan APBD Tahun 2009, dengan bertawakkal kepada Allah SWT serta mengucapkan bismillahirrohmanirrohiim kami sepakat Raperda Perubahan APBD Tahun 2009 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Subang.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Paripurna Raperda Perubahan APBD 2009 ini, merupakan Paripurna Terakhir kami selaku Anggota DPRD Periode 2004-2009. Untuk itu mengakhiri kata akhir Fraksi ini, kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bupati dan Wakil Bupati Subang, Temen-temen Anggota DPRD, Unsur Pimpinan Daerah, Para Kepala SKPD, insan Pers, LSM dan semua pihak yang telah bekerja sama dan membantu kami bekerja dalam mengemban amanah anggota DPRD Periode 2004-2009.

Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala kekurangan dan kesalahan yang selama ini kami perbuat. Barangkali ada ucapan, kritik atau saran yang tidak berkenan dihati semua pihak.

Mudah-mudahan pada periode yang akan datang, kerjasama dan kemitraan kami dengan semua stakeholder bisa lebih bermanfaat bagi kemashlamatan dan kesejahtaran masyarakat Kabupaten Subang.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Demikian penyampaian Kata Akhir Fraksi PKS. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala khilaf dan salah.

Allahu Muwaafiq ilaa aqwaamith thoriq

Wassalaamu’alaikum wr. Wb.

Subang, 31 Agustus 2009

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUBANG

Keterlambatan ini memang bukan murni kesalahan pihak Eksekutif tapi juga memang terlambatnya BPK RI menyelesaikan laporan hasil audit keuangan APBD tahun 2008.

Beberapa catatan yang disampaikan khususnya oleh Fraksi PKS, lengkapnya bisa di unduh disini

A T A S

RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA BANK JABAR-BANTEN DAN

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum wr. wb.

- Saudara Pimpinan serta Anggota Dewan yang terhormat;

- Saudara Bupati Subang yang terhormat

- Saudara Unsur Muspida yang terhormat

- Para Kepala Dinas, Instansi, Lembaga serta para Undangan yang berbahagia dan kami hormati.

Segala puji bagi Alloh SWT atas segala karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka mengikuti acara Rapat Paripurna Dewan dengan agenda Penetapan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan dan RAPERDA Tentang Penyertaan Modal Kepada Bank Jabar Banten.

Shalawat beserta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabii Muhammad saw, beserta para keluarganya, sahabatnya, serta seluruh ummatnya sampai akhir zaman.

Sidang Dewan yang terhormat,

Tinggal tiga hari lagi, kita bangsa indonesia akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 64. harapan kita semua, semoga peringatan HUT RI tersebut tidak hanya dijadikan sebatas hari tempat kita bersuka cita dengan mengadakan berbagai kegiatan dan lomba-lomba. Akan tetapi hendaklah Hari Ulang Tahun tersebut dijadikan renungan bagi kita semua, sudah sejauh mana kita bisa memberikan kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Kontribusi apa yang sudah kita sumbangkan bagi kemerdekaan bangsa ini. Hendaklah 17 Agustus ini dijadikan sebagai tonggak untuk lebih membrikan semangat bagi seluruh anak bangsa dalam rangka melanjutkan estapet perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita.

Sidang dewan yang terhormat,

Selanjutnya kami sampaikan Kata Akhir Fraksi PKS atas ke-2 (dua) RAPERDA yang dimaksud di atas sebagai berikut:

RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL KEPADA PT. BANK JABAR BANTEN

Hadirin Sidang dewan yang terhormat,

Kami haturkan apreasi yang stinggi-tingginya kepada panitia khusus, pihak eksekutif yang telah membahas dan menyelesaikan pembahasan Raperda tentang Penyertaan Modal Kepada PT. Bank Jabar Banten tepat waktu. Sehingga hari ini bisa diselenggarakan rapat paripurna penetapan.

Hadirin Sidang dewan yang terhormat,

Peningkatan kemampuan keuangan daerah bagian yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah harus terus dilakukan. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Beberapa upaya dapat dilakukan, salah satunya adalah dengan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah. Upaya yang dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan potensi kekayaan daerah untuk diinvestasikan kepada pihak ketiga yaitu berupa penyertaan modal.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara bahwa Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman /hibah perusahaan negara/daerah. Dalam ketentuan pasal 75 PP 58/2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, penyertaan modal daerah baru dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah dapat ditetapkan dalam perda tentang penyertaan modal daerah. Kemudian ditegaskan lagi dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, setiap penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Hadirin Sidang dewan yang terhormat,

Dari laporan hasil kerja yang disampaikan Panitia Khusus, disampaikan bahwa :

1. PT. Bank Jabar-Banten secara teknis dan administrasi merupakan BUMD yang paling siap. Selain itu juga sangat simpel dan mudah, karena bentuk penyertaannya berupa uang tunai.

2. Penyertaan modal yang sudah diberikan kepada pihak PT. Bank Jabar Banten sebesar Rp. 9.561.118.500,00 (Sembilan milyar lima ratus enam puluh satu juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).

3. Deviden yang diterima pada tahun 2008 dari penyertaan modal yang sudah dilakukan sebesar Rp. 2.341.042.417,00 atau sebesar 25% dari nilai penyertaan Modal.

4. Raperda ini dianggap sudah sejalan dengan aturan normatif yang ada.

5. Diperlukan Raperda induk.

Hadirin sidang dewan yang terhormat,

Setelah membaca Nota Pengantar Bupati dan mengkaji Raperda serta hasil kerja Pansus I kami menyampaikan kata akhir untuk raperda tersebut sebagai berikut :

1. Kami sependapat bahwa Raperda Penyertaan Modal Kepada PT. Bank Jabar Banten sudah sejalan dengan aturan normatif yang ada yaitu Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Kami berpendapat bahwa Perda Induk mengenai Penyertaan Modal Kepada Pihak Ketiga harus segera dibuat oleh pihak eksekutif sebagai landasan hukum dan panduan Pemerintah Daerah dalam memberikan Penyertaan Modal kepada Pihak Ketiga.

3. Dikarenakan di Kabupaten Subang ada beberapa Perusahaan Daerah yang juga membutuhkan bantuan penyertaan modal dari Pemerintah daerah seperti PD BPR, PT. BPR Syariah, PDAM dan PT. Subang Sejahtera, diharapkan Pemerintah Daerah mampu bersikap adil dalam memberikan bantuan penyertaan kepada BUMD yang ada.

“RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN”

Berkaitan dengan salah satu substansi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2002 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 88 Concering The Orgabization of The Employment Service (Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja). Dimana dalam salah satu klausul ayatnya menekankan tidak boleh adanya retribusi sekecil apapun yang dibebankan kepada para pencari kerja, oleh pemerintah.

Oleh karena itu maka kebijakan pembuatan Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah terkait dengan ketenagakerjaan, tidak boleh mencantumkan retribusi bagi para pencari kerja. Hal itu dapat dimaklumi, karena pemerintah memiliki kewajiban untuk menyiapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya dalam rangka menumbuhkan ekonomi masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Apabila proses pencarian pekerjaan tersebut dibebani oleh retribusi-retribusi yang membebani para pekerja, maka hal itu akan besar dampaknya terhadap laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun disisi lain, hal-hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan ini bukan hanya pekerja tetapi juga para pengusaha yang menggunakan jasa para pekerja. Banyak sekali peran pemerintah terkait pelayanan ketenagakerjaan bagi pengusaha yang berhubungan dengan proses pelaksanaan dalam dunia usaha. Oleh karena itu, tidak ada salahnya dalam rangka menggali potensi Pendapatan Daerah untuk menerapkan barbagai pungutan baik dalam bentuk retribusi maupun pajak yang dibebankan pada para pengusaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena pada akhirnya penggalian potensi pendapatan ini akan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.

Ada beberapa catatan strategis dari RAPERDA di atas:

1. Fraksi PKS menyepakati bahwa tidak perlu adanya retribusi yang dibebankan kepada para pekerja. Jika ada retribusi yang akan dibebankan kepada perusahaan, hendaklah tidak terlalu membebani kepada perusahaan, sehingga dikhawatirkan menimbulkan kendala bagi pengembangan perusahaan.

2. Pemerintah Daerah harus membuka seluas-luasnya iklim infestasi untuk bisa menarik investor yang akan mengembangkan perusahaannya di kabupaten subang. Salah satu hal yang perlu disiapkan adalah perizinan yang mudah dan murah serta tidak dibebani oleh retribusi-retribusi di luar batas kemampuan perusahaan.

3. Ketika dalam Peraturan Daerah nanti menekankan tidak boleh adanya retribusi yang ditarik dari para calon pekerja, maka Pemerintah Daerah juga harus mengantisipasi dan menindak dengan tegas oknum pemerintah atau oknum lembaga tertentu yang ternyata menarik pungutan dengan berbagai dalih sehingga sangat memberatkan kepada para calon tenaga kerja.

Hadirin Sidang dewan yang terhormat,

Berdasarkan paparan tersebut di atas, Fraksi PKS sepakat bahwa kedua Raperda tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan dan RAPERDA Tentang Penyertaan Modal Kepada PT. Bank Jabar Banten dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Subang,

Hadirin Sidang Dewan yang berbahagia

Demikian Kata Akhir ini kami sampaikan, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan.

Nashrum MinalLahi wa fathun qoriib

Billahit taufik walhidayah.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Subang, 14 Agustus 2009

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUBANG

Ketua Sekretaris

AGUS MASYKUR ROSYADI, S.Si., MM. T. MUNANDAR HILMI, S.Ag

Berdasarkan hasil pemilihan umum tanggal 9 April 2009 di Kabupaten Subang, PDIP merupakan partai pemenang dengan jumlah kursi 14 buah. Disusul Partainya Pak SBY, Partai Demokrat 9 kursi. Kemudian PKS 7 kursi dan Golkar 6 kursi. PKB, PAN dan Gerindra masing-masing memperoleh 3 kursi. PKPB 2 kursi sedangkan PPP, PDK, dan Hanura masing-masing 1 kursi.

Tabel dibawah ini, sedikit menggambarkan peta politik DPRD Kabupaten Subang 2004-2009 dan DPRD Kabupaten Subang Periode 2009-2014.

Adapun nama-nama caleg terpilih tiap dari tiap-tiap Partai sebagai berikut :
PDI-P : Moch. Noor Wibowo, Pepe Surya Subagja (Dapil 1), Pipin Muhamad Iqbal, Tatang Fahrudin (Dapil 2), Ir. Beni Rudiono Dapil 3), Ending Suryadi , Panji Supriadi (Dapil 4), Rusnatim, Narca Sukanda, Acah Siti Rukoyah (Dapil 5), Ir. Awang Gunawan, Dra.Nining W Suherman (Dapil 6), Atin Supriatin dan H. Suraden (Dapil 7).

Partai Golkar : Drs. H. Hani Rohendi (Dapil 1), Hendra Purnawan (Dapil 2), Drs. H. Bangbang Irmayana (Dapil 3), Pajar Riskomar (Dapil 4), Mimin Hermawan (Dapil 6) dan H. Oman Warjoman (Dapil 7)

Partai Keadilan Sejahtera : Agus Masykur R., S.Si.,MM (Dapil 1), Ahmad Buhori, S.Pd., M.Si (Dapil 2), Ir. Daud (Dapil 3), Sugiyanto (Dapil 4) , Usep Ukaryana (Dapil 5), H. Rosid Supriadi, S.Pd., M.Pd. (Dapil 6) dan dr. H. Encep Sugiana (Dapil 7)

Partai Demokrat : Bogi Ahmad S (Dapil 1), Dadan Yudaswara, Ade Suhaya (Dapil 2), H. Anharudin (Dapil 3), H. Ahmad Rizal A.M dan H. Karya Zakaria, (Dapil 4), Satibi (Dapil 5), Sarmita (Dapil 6), dan Rohmani (Dapil 7).

PKB : Ahmad Syahid (Dapil 4), Asep Nurhasan (Dapil 5), dan H. Syaíroni (Dapil 6).

PAN : Drs. Tatang Kusnandar (Dapil 2), Haerul Anwar,S.Ip. (Dapil 4), dan Drs. Lutfi Isror Al-Farobi (Dapil 7).

Gerindra : Ahmad Dahlan Sinaga,SH (Dapil 1), Yusnan (Dapil 3), dan H.Andi Lala (Dapil 7).

PKPB : H.Juli Sulaeman (Dapil 4) dan H.Suwara (Dapil 7).

PPP : Oom Abdul Rohman,S.H.,M.H. (Dapil 1)

PDK : Agus Hendra (Dapil 2)

Hanura : Hartono, S.H. (Dapil 3)